permentan tentang penyuluh pertanian. Tahun. permentan tentang penyuluh pertanian

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan. Mulyana November 15, 2021. JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,. Lembaga swadaya yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatPimpinan Balai Penyuluhan Pertanian seluruh Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang. Judul. Lampiran : Permentan 47-2016 Penyusunan Programa. id – PERMENPAN Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 Tahun 2008 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Dan Angka Kreditnya. Pada saat ini jumlah pengguna jasa atau Kelompoktani binaan sebanyak 121 kelompoktani tahun 2021 dengan jumlah anggota sebanyak 1673 orang dengan luas lahan 1137,9. fLAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 93/xprs/si. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang. Selasa, 06 Apr 2021. sign in. 72 tahun 2011 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, kebutuhan penyuluh pertanian selur. menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh. 35. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K), Penyuluhan Pertanian. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian. 010/9/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian T. 010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa. PERMENPAN RB NOMOR 35 TAHUN 2020 ditetapkan dengan pertimbangan yaitu :. Lihat Peraturan Lainnya. 14. The requested URL was rejected. Materi MSPP VOL 7 " Konservasi Air Tanah". Menyusun programa penyuluhan tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten; b. LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 35/Permentan/OT. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, diamanatkan melalui Pasal 26 ayat (4) untuk ditindaklanjuti Mekanisme. Kendala yang sering dihadapi penyuluh pertanian dalam melakukan aktivitas penyuluhan pertanian yaitu: 1) Partisipasi petani, kendala yang sering dihadapi penyuluh pertanian adalah kurangnya partisipasi petani dimana setiapTipe Dokumen: Peraturan Perundang-Undangan: Judul: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT. permentan no 72 tahun 2011 tentang pedoman formasi jabatan fungsional penyuluh pertanian dapat di download dengan mengklik tombol lampiran. Lampiran : PERMENTAN NO 67 TAHUN 2016 TENTANG PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI _2016. Lampiran : Permentan 47-2016 Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian full. materi ngobras vol 6 . Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian; SALINAN - 2 - Mengingat : 1. 010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas. materi ngobras vol 7. Tengoklah Permenpan RB Nomor 35 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, sebelumnya juga sudah ada Permentan Nomor 35 tahun 2009 tentang Juknis Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dan Angka Kreditnya. 170/J/11/11 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Kelompoktani dilakukan, mengingat sudah kurang relevan terhadap pencapaian program pembangunan pertanian, yaitu. Penyuluhan dalam arti umum merupakan suatu ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu dan masyarakat agar. INFO TERKINI. Reupload Via : Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap,. 140/10/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian CATATAN: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020. Dengan demikian sikap responden tentang penanganan penyakit bloat pada kambing setelah penyuluhan adalah : Jika digambarkan dengan garis continuum adalah sebagai berikut : 2. Penyuluh Pertanian adalah penyuluh pertanian yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB PP) yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang dalam melakukan seleksi calon petani berprestasi di wilayah binaan masing-masing. Meningkatkan peran penyuluh pertanian dalam membimbing kelompok tani menyusun rencana kegiatan usahatani berkelompok. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pertanian. Permentan. 010/8. 200/1/2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Unit Kerja Eselon III dan Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Kementerian Pertanian. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian; b. 16 Tahun 2006 penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas,. Objek evaluasi terfokus pada kemampuan kelompok tani dalam menjalankan fungsinya sebagai : 1) kelas belajar, 2) wahana kerjasama, dan 3) unit produksi. 210/11/2008 Nomor 23. Permentan No. 03 tahun 2018 tentang pedoman penyelenggaraan penyuluhan peraturan menteri pertanian republik indonesia nomorÂ. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/ OT. Bobot penilaian masing-masing unsur dari setiap aspek untuk penetapan Penyuluh Pertanian Teladan disajikan pada Form 6 dan Form 7. Nomor. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/PERMENTAN/ OT. 020/5/2017 tentang. Penyuluhan pertanian dapat pula diartikan sebagai suatu sistem. penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian; g. U. PERMENTAN No 49 Tahun 2019 Tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian dapat di download pada tombol lampiran. 140/1/2007; 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian. 3 . PEDOMAN EVALUASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Peraturan Menteri Nomor 61/Permentan/ OT. (UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan=SP3K) >> Permentan nomor 25 Tahun 2009 : Programa Penyuluhan Pertanian rencana tertulis yang disusun untuk memberikan arah, pedoman dan alat. Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-Undangan: Judul: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 72/Permentan/OT. Judul. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pelatihan Pertanian; Mengingat : 1. U. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pertanian. PAN/2/2008 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran. 2009 No. Semoga informasi ini bermanfaat. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT. 140/1/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian9. Memiliki keterampilan dan keahlian teknis dalam bidang pertanian. Entitas: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Jenis: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur. 10. 010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia. E. E. Nomor Pengundangan. 140/09/2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur;. 210/ 11/2008 dan Nomor 23 A. 015 orang. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT. 140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI. Dalam Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, yang dimaksud Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/ OT. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta pelaksanaan penyuluhan pertanian di Kabupaten Bogor, telah di bentuk unit pelaksana. Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Nomor. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16. Definisi: BN = Berita Negara. 08 Juli. Dokumen Peraturan : Permentan No. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/ OT. 21 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Peneliti, Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, dan Penyuluh Pertanian pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian10. PER/02/Menpan/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersam a Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 54/Permentan/OT. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit: T. 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian; •Permentan No. 140/11/2008 tentang Pedoman Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Penyuluh Pertanian dan peningkatan jenjang jabatan penyuluh pertanian, setiap Penyuluh Pertanian wajib mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/02/MENPAN/2/2008 tentang. Menghitung angka kredit jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian tidaklah terlalu rumit. Menurut Peraturan Menteri Pertanian nomor 52 tahun 2009 tentang Metode Penyuluhan Pertanian, metode penyuluhan pertanian adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka tahu, mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan. 10 Media Penyuluhan Pertanian Kegiatan Belajar 2 Jenis-jenis Media Penyuluhan Pertanian A. Penyuluh Pertanian Terampil adalah pejabat fungsional. Kegiatan : Penyuluhan Pengolahan Tanah Lahan Sawah. 010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian. agar mereka tahu, mau, dan mampu menolong dan mengorganisasikan. Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yaitu: 1) Penyuluh Pertanian Terampil dengan jenjang jabatan Penyuluh Pertanian Penyelia; 2) Penyuluh Pertanian Ahli dengan jenjang jabatan Penyuluh Pertanian Pertama dan pengalaman di bidang penyuluhan paling kurang 4 (empat) tahun. Permentan No. Pedoman Sistem Manajemen Informasi Penyuluhan Pertanian (SMIPP) di Lingkungan Kementerian Pertanian. U Badan/Pengarang: Indonesia. 14. penyusunan. Adapun tugas Penyuluh dalam penyusunan RDK adalah sebagai berikut : Melakukan pendampingan pada pertemuan pengurus kelompok tani dalam rangka persiapan penyusunan RDK untuk melakukan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT. Programa penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang. Selasa, 06. Penguatan fungsi dan Peran BPP 1) Menyusun Programa Penyuluhan pada tingkat Kecamatan sejalan dengan programa penyuluhan Kabupaten/Kota, 2) Melaksanakan. Keputusan Bersama :Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT. TATA TERTIB PENGUSULAN PENILAIAN ANGKA KREDIT. 010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); 10. 140 /11 /2008 tentang pedoman pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh swasta. 3. Peraturan Perundang-undangan. 000 peraturan. II. Dalam pertemuan ini dilaksanakan pemberian materi penyuluhan, musyawarah, diskusi 2. LAMPIRAN . Programa Penyuluhan Pertanian adalah pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis tentang Rencana Kegiatan Penyuluhan Pertanian, yang menggambar kan keadaan sekarang, tujuan yang akan dicapai, masalah yang dihadapi, dan rencana kegiatan penyuluhan yang. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT. dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, sumberdaya. penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan; Mengingat : 1. 18 Mar 2019. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/ RC. 230/4/2018 TENTANG FASILITASI KREDIT USAHA RAKYAT SEKTOR PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 110/12/2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2017; 15. Dokumen ini disusun oleh Direktorat Jenderal Tanaman. Penyuluh Pertanian; c. 1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT. Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT. Pedoman Penyusunan RDK dan RDKK bertujuan untuk: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam. 140/10/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian. Bentuk. (2) Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai pelaksana teknis di bidang penyuluhan pertanian pada Instansi Pemerintah. baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun. U. Tempat Penetapan. Nomor Pengundangan. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan perlu disusun Programa. 0. Permentan No. E. 140/ 9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT. 010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN. Tahun. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480) 18. 03/PERMENTAN/ OT. Materi MSPP VOL 7 " Konservasi Air Tanah". Tanggal Pengundangan. 010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1329); 17. Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ; 10. 8. B. 18. Kementerian Pertanian: Nomor Peraturan: PERMENTAN NOMOR 21 Tahun 2021: Jenis/Bentuk Peraturan: peraturan menteri pertanian: Singkatan Jenis/Bentuk. Untuk itu, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BP2SDMP) perlu mengupayakan satu penyuluh tiap desa. PEDOMAN EVALUASI KINERJA PENYULUH PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan untuk menindaklanjuti Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/MENPAN/ 2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya perlu menetapkan Pedoman Formasi Jabatan. Anda ingin mengetahui cara melakukan Gerdal, yaitu gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) pada tanaman padi? Unduh dokumen ini yang berisi juknis lengkap tentang Gerdal OPT serealia, termasuk hama wereng batang coklat yang dapat menyebabkan gagal panen. 140/ 9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/ OT. Pejabat Pengundangan. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 35/Permentan/OT. B. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2007 tentang Jabatan Fungsional. Â disini akan saya jelaskan beberapa perbedaan yang mendasar mengenai. Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian. Menimbang: bahwa ketentuan mengenai pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta, standar minimal dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, metode penyuluhan pertanian, dan pengelolaan balai penyuluhan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/PERMENTAN/ OT. Penyuluhan pertanian merupakan pendidikan non formal bagi petani beserta keluarganya yang meliputi kegiatan dalam ahli pengetahuan dan ketrampilan dari penyuluh lapangan kepada petani dan keluarganya. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian. 3. Judul. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik. Pusat Penyuluhan Pertanian. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentangPedoman Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi. materi ngobras vol 7 . Selasa, 06 Apr 2021. 140/10/2009: 3: Pengawas Benih Tanaman (PBT)Metode dan Teknik Penyuluhan Pertanian. Peran-peran tambahan penyuluh pertanian (selain menyuluh / memberikan motivasi) adalah: 1. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama. 774. eraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ P OT. Mengetahui kinerja. 080. materi ngobras vol 6 . DETAIL PERMENPAN NOMOR PER/02/MENPAN/2/2008 TAHUN 2008. Rabu, 24 Mar 2021. 10. mempercepat dan mempermudah penyampaian materi. Indonesia, Kementerian Pertanian. INFO TERKINI. Selasa, 06.